What is Happening

27 Mar 2017

Pembahasan Narkotika dalam Revisi KUHP

Pada hari Kamis, 22 Maret 2017 Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) bersama Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan audiensi dengan Arsul Sani, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan di ruang rapat Fraksi PPP Gedung DPR Nusantara I. Audiensi ini bertujuan untuk mendiskusikan perkembangan pembahasan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Arsul Sani mengatakan bahwa saat ini telah dilakukan pembahasan terhadap tindak pidana khusus. Pasal-pasal induk dari tiap-tiap tindak pidana khusus akan dimasukkan ke dalam Revisi KUHP. Tindak pidana khusus, termasuk Narkotika telah masuk kedalam tahap pembahasan, dan karenanya tidak dapat dicabut kembali.

“ Setelah pembahasan selesai, maka tahap berikutnya akan dibentuk Tim Perumus (Timsus) dan Timsin (Tim Sinkronisasi) yang akan merumuskan pasal.” ujar Arsul Sani.

PKNI, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), LBH Masyarakat dan Institute for Criminal Justice Reform ( ICJR) yang juga tergabung dalam Tim Advokasi Revisi 35/09 sebagai koalisi masyarakat sipil yang mengadvokasi revisi UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyayangkan masuknya ketentuan Narkotika dalam revisi KUHP karena memasukkan ketentuan tentang Narkotika ke dalam Revisi KUHP semakin melanggengkan praktik kriminalisasi terhadap Pengguna Napza, karena pasal-pasal yang dimasukkan dalam Revisi KUHP tidak banyak mengubah ketentuan Narkotika pada UU 35 Tahun 2009 yang saat ini masih direvisi.