What is Happening

03 Apr 2017

Narkotika dalam RKUHP: Jerat kriminalisasi Pengguna Napza Semakin Kuat

Kamis, 30 Maret 2017 Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) bersama Koalisi Advokasi UU 35/2009 dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP menggelar diskusi dan media briefing untuk menyikapi tindak pidana narkotika yang masuk dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Acara yang dilaksanakan di Ke:Kini, Jakarta Pusat ini dipandu oleh Totok Yulianto (PBHI) selaku moderator dan diisi oleh tiga pembicara yaitu Erasmus Napitupulu dari ICJR, Yohan Misero dari LBH Masyarakat, dan Alfiana Qisthi dari PKNI.

Erasmus menanggapi masuknya tindak pidana narkotika dalam RKUHP adalah suatu hal yang tidak perlu, sehingga tindak pidana narkotika haruslah dikeluarkan dalam RKUHP karena sifatnya yang administratif. Terlebih, isu narkotika yang dinamis sangat tidak tepat ditempatkan dalam KUHP yang kaku dan sulit diubah.

Yohan Misero menekankan bahwa seharusnya tindak pidana narkotika tetap diletakkan dalam UU Narkotika saja. “ Terlepas dari itu semua, tidak ada perubahan yang amat mendasar dari susunan pidana narkotika yang ada di RKUHP. Tidak dari rumusan pasal, tidak dari pemidanaan. Maka apalah gunanya nanti tindak pidana tersebut diletakkan dalam RKUHP? Apa salahnya tetap meletakkan tindak pidana tersebut di UU Narkotika?”, imbuhnya.

Hal ini diperkuat oleh Alfiana Qisthi, yang mengatakan bahwa penjara bukanlah solusi bagi pengguna Narkotika. Pemenjaraan terhadap pengguna narkotika justru menimbulkan efek domino bagi pengguna narkotika. Ketiadaan akses kesehatan bagi pengguna narkotika dalam proses pidana mengakibatkan gejala putus zat (sakaw), penyakit menular (HIV/AIDS, Hepatitis, TBC), serta angka kematian pengguna narkotika. “Masuknya tindak pidana narkotika dalam RKUHP membuat pengguna Napza (Narkotika, Psikotropika dan zat Adiktif) semakin sulit keluar dari jerat kriminalisasi” pungkasnya.