What is Happening

03 Aug 2017

Kebijakan Tembak Ditempat: Kebijakan yang Membabi Buta

 

Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) mengecam perintah Jokowi kepada Polisi untuk menembak pengedar narkotika. “sedikit melawan, sudah ditembak saja.” Perintah ini pun diejawantahkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian yang menyatakan ingin memberlakukan tembak di tempat bagi pengedar narkotika dengan mendasarkan pada kebijakan keras Presiden Rodrigo Duterte di Filipina. Tito Karnavian juga tidak segan-segan memerintahkan anak buahnya menembak mati para bandar narkotika, seperti pada peristiwa penggalan penyelundupan 1 ton sabu ke Indonesia 13 Juli lalu. Tindakan ini pun diklaim sebagai sebuah keberhasilan terhadap pemberantasan narkotika “Secara pragmatis, empiris di lapangan, kita melihat jujur saja, kami tembaki (penyelundup) narkotika dan mereka kabur semua

PKNI memandang bahwa wacana ini akan semakin memperburuk penanganan permasalahan narkotika. Yang pertama, kriminalisasi dan hukuman mati terbukti tidak juga menurunkan angka penggunaan dan peredaran narkotika, justru meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada bulan April 2017 terdapat 89.314 orang yang terkena kasus narkotika, 56.834 dianggap sebagai pengedar narkotika dan 32.476 orang dianggap sebagai pengguna narkotika. 

Kedua, mengutamakan tindakan tembak di tempat menyalahi fungsi dan tanggungjawab utama institusi kepolisian sesuai amanat hukum positif di Indonesia. UUD Pasal 30 ayat 4 menyatakan bahwa kepolisian sebagai alat Negara yang menjaga ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Selain itu, hal ini juga menyalahi prinsip-prinsip yang tercantum dalam peraturan internal Polri yaitu Perkapolri no 8 Tahun 2009 tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparatur penegak hukum sebagai bagian dari pengamanan, dimana cara-cara non kekerasan harus diutamakan terlebih dahulu, sehingga kekerasan adalah upaya terakhir (ultimum remedium).

Pelaksana Advokasi Hukum PKNI Alfiana Qisthi menjelaskan bahwa tindakan kekerasan oleh Polisi selaku aparat penegak hukum itu hanya boleh dilakukan dalam keadaan tertentu dan hal ini sebenarnya dibatasi. Pada dasarnya, tindakan tembak di tempat menjadi prioritas apabila posisi petugas terdesak dan pelaku mengancam keselamatan anggota ppolisi. Dalam pelaksanaan kewenangan tembak ditempat harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan karena kedua hak itu dijamin dengan Undang-Undang. “Polisi dalam melakukan diskresi ada batas dan prosedurnya. Apabila tindakan di tempat sebagai diskresi ini menyalahi prinsip pengutamaan cara-cara non kekerasan, berarti institusi kepolisian telah menyalahi hukum.”

Ketiga, tindakan tembak di tempat sebagai bentuk peniruan kebijakan di Filipina merupakan hal yang tidak relevan. Tindakan tembak di tempat di Filipina terbukti menimbulkan korban salah tembak pada anak berusia 5 tahun, Danica Mae Gracia. Apabila polisi mendasarkan tembak ditempat sebagai sebuah tindakan yang dapat memberantas pengedaran narkotika, nyatanya Indonesia menjadi target kaburnya pengedar narkotika dari Filipina. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya tembak di tempat tidak bisa memberantas peredaran illegal narkotika, justru kebijakan yang membabi buta dan tidak mencapai tujuan.

Dari hal-hal diatas, PKNI menyatakan bahwa wacana kebijakan tembak di tempat bukanlah tindakan yang tepat untuk memberantas peredaran illegal narkotika. Untuk itu kami menuntut pemerintah agar membuat kebijakan yang lebih cerdas dan humanis dengan mendasarkan pada bukti dan nilai-nilai kemanusiaan. 

Narahubung: Alfiana Qisthi (0856 4094 6383)