What is Happening

29 Jan 2018

#KisahParalegal: Hukuman Penyalah Guna yang Pantas

 

 

 

 

 

 

“Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Di atas adalah kutipan dari Pasal 127 Ayat 3 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa setiap penyalah guna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diatur oleh undang-undang. Tetapi dalam kenyataannya para penyalah guna ini sering dijerat oleh pasal lain.


AP dan AA adalah dua orang yang kedapatan membeli narkotika golongan 1 jenis shabu seberat 0,87 gram untuk dipergunakan bagi diri sendiri. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri menghukum dengan ketentuan pasal 114 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pihak paralegal dari PKNB dan LBH-PEKA bertindak sebagai kuasa hukum menangani kasus ini.

Pendampingan senantiasa dilakukan agar terdakwa tidak terjerat pasal 114 tersebut. Kuasa hukum mengajukan banding untuk kedua korban penyalah guna narkotika untuk putusan Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara No.258/Pid.sus/2017/PN.Bgr. Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili permohonan banding pun membatalkan putusan pengadilan. Dalam amar putusan pengadilan tinggi menyatakan bahwa kedua terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dalam tindak pidana yang sebagaimana diatur pasal 114 ayat (1) UU Narkotika.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan fakta persidangan yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa, terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dan shabu tersebut akan digunakan untuk diri sendiri. Maka ketentuan pasal 114 ayat (1) UU Narkotika tersebut tidak terpenuhi. Hakim Pengadilan Negeri tidak tepat mengkualifikasikan unsur membeli dalam pasal 114 ayat (1) UU narkotika tersebut.


#KisahParalegal

“Saya sangat apresiasi atas putusan serta pertimbangan majelis hakim tingkat tinggi karena  telah objektif menilai fakta persidangan. Selama ini dalam pantauan mitra komunitas yang fokus dalam kebijakan NAPZA di Bogor menilai pasal penyalahguna Narkotika sangat sedikit diterpakan di Pengadilan Negeri Bogor,” kata Den Mas Tedjo kordinator PKNB.

“Alhamdulillah, ini putusan yang objektif menurut saya. Memang sudah semestinya penyalahguna NAPZA di hukum dengan ketentuan ini.  Semua ini perjuangan bersama antara keluarga, teman teman komunitas dan kami selaku pembela terdakwa. Walau rehabilitasi masih ide yang utopis bagi terdakwa dengan status ekonomi lemah, namun tidaklah sia-sia dalam memperjuangkan untuk menjadikannya kenyataan,” kata Muhammad Irwan, SH. selaku ketua tim kuasa hukum para terdakwa dari LBH-PEKA.