What is Happening

02 Feb 2018

Lokakarya: Analisis Kebijakan dan Pendampingan Hukum

Kamis, 1 Februari 2018 – Hari keempat Lokakarya Penguatan Pengorganisasian dan Peningkatan Kapasitas membahas tentang ‘hukum’. Sesi pertama membahas analisis kebijakan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Totok Yulianto (Koordinator Nasional PBHI) sebagai narasumber. Totok melihat isu narkotika dari sisi pemenuhan hak-hak perempuan. Analisis ini dilihat dari tiga sudut pandang yaitu aturan hukum yang bermasalah, perangkat hukum (sistem peradilan pidana), dan budaya hukum.

Totok menitikberatkan bahwa ketidaktahuan dan keterbatas informasi yang dimiliki oleh penyalah guna sering menyebabkan kebutaan hukum bagi mereka. Pihak paralegal harus dibekali dengan kemampuan analisis kebijakan sehingga mampu mendampingi penyalah guna dalam mendapatkan hak-haknya. “Mereka (penyalah guna) mendapatkan informasi peta buta dan sering dibawa putar-putar (oleh perangkat hukum) karena mereka gak tahu,” kata Totok.

Setelah penyampain materi, peserta anggota komunitas perempuan dibagi menjadi tiga kelompok untuk melakukan analisis berdasarkan aturan hukum, perangkat hukum, atau budaya hukum. Setiap kelompok diberi waktu untuk mempresentasikan temuan dan hasil diskusi mereka. Salah satu kelompok mengatakan bahwa masih kentalnya stigma dan diskriminasi bagi perempuan baik dari pihak keluarga, masyarakat, sampai penegak hukum.

Sesi selanjutnya diisi oleh Alfiana Qisthi dari PKNI yang membahas tentang pendampingan hukum. Alfiana membuka sesi dengan berbagi pengalaman dari beberapa paralegal seperti kesulitan yang pernah dialami dalam pendampingan hukum. Christina Eka dari AKSI NTB menceritakan pengalamannya sebagai paralegal yang pernah menangani kasus sabu (narkotika golongan 1) dengan penangkapan yang tidak sesuai prosedur.

Pendampingan hukum penting untuk diketahui dan dikuasai oleh paralegal. “Paralegal adalah garda terdepan penegakan hukum. Kenapa? Karena paralegal bergerak di penyidikan,” ujar Alfiana Qisthi. Hal yang perlu diperhatikan adalah setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum sehingga paralegal wajib untuk mengintervensi. “Paralegal bisa intervensi di sisi hukum, perangkat hukum, dan kultur hukum,” lanjutnya.

Setelah penyampaian materi, peserta lokakarya diberikan kesempatan untuk melakukan simulasi pendampingan hukum. Seluruh peserta dibagi menjadi empat kelompok dengan situasi yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki peran yang berbeda yaitu penyidik, paralegal, klien, dan reporter. Simulasi ini bertujuan sebagai latihan dan evaluasi untuk paralegal.


Daftar Peserta Lokakarya:

1.           Christin Eka Wedhayanti (Aksi NTB, Mataram)

2.           Fepi Dahlia (KIPAS, Bengkulu)

3.           Devi Zahara Nurdianti (PESONA, Bengkulu)

4.           Melisa H.A Anakottapary (PKN Makassar)

5.           Sekar Putri Tanjung (Bekasi, Perempuan Bersuara)

6.           Dona Paletina (PKN Bandung)

7.           Wienda Umiati (MMC, Jakarta)

8.           Rosma Karlina (PKN Bogor)

9            Nurhayati (Armeth, DI Yogyakarta)

10.         Merry Natalia (West Borneo Action, Pontianak)

11.         Evy Afrianti (Taskon, Padang)

12.         Syarmila (PKN Jambi)

13.         Mia Sitorus (DKI Jakarta)

14.         Rizky Arinda (IKON, BALI)

15.         Mira Febriyanti (DKI Jakarta, Perempuan Bersuara)