What is Happening

19 Feb 2018

#KisahParalegal: Asesmen adalah Hak Segala Bangsa

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

  • Pasal 114 Ayat 1 UU No.35 Tahun 2009

HR, AF, dan LH adalah tiga orang pecandu yang tertangkap tangan ketika selesai mengkonsumsi sabu. Sabu dengan berat bersih 0,4 gram ini diakui dimiliki oleh LH yang menawarkan untuk dipakai bersama dua orang temannya. HR dan AF pun menerima dengan alasan pertemanan. Ketiga tersangka ini mengakui bahwa sabu hanya dipakai untuk diri sendiri. Walaupun LH sudah mengakui kepemilikan barang, penyidik menjerat ketiga orang ini dengan Pasal 114 ayat (1) Sub Pasal 112 ayat (1) Sub Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009.

Tim Paralegal Pilot membantu keluarga HR dalam membuat surat permohonan asesmen. Surat ini diberikan ke penyidik melalui LBH atau pengacara keluarga pada 12 Semptember 2017. Paralegal dan keluarga selalu mendorong BNNP setempat untuk mengadakan asesmen yang merupakan hak ini. Kurang dari satu minggu, yaitu pada 18 September 2017, asesmen tersangka HR disetujui dan dilakukan oleh BNNP NTB.

Setelah asesmen dilakukan, BNNP NTB mengeluarkan hasil rekomendasi yaitu tersangka untuk menjalankan rawat inap di RSUD dr. R.Soedjono Selong selama dua bulan dengan proses hukum yang tetap berjalan. HR adalah satu-satunya tersangka dalam kasus ini yang mendapatkan kesempatan asesmen. AF dan LH yang didampingi oleh LBH Seroja ditolak pengajuan asesmennya oleh penyidik dengan alasan terlambat. Meskipun, asesmen sudah diatur berdasarkan Peraturan BNN 11/2014.

Paralegal Pilot senantiasa melakukan pendampingan agar terdakwa tidak terjerat oleh Pasal 114 Ayat 1. Dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum menuntut 1 tahun penjara untuk HR. Tim paralegal Pilot mengajukan pledoi atas rekomendasi dari BNNP NTB bahwa terdakwa harus direhabilitasi rawat jalan selama dua minggu tanpa menjalani masa tahanan. Hal ini untuk melindungi HR sebagai pengguna Napza agar tidak semakin parah kondisinya jika berada di rumah tahanan. Pada tanggal 7 Februari 2017 kemarin seharusnya Majelis Hakim sudah mengeluarkan vonis untuk HR tetapi mengalami penundaan karena butuh musyawarah lebih lanjut. Sedangkan untuk 2 tersangka lainnya yaitu AF dan LH masing-masing dituntut 1 tahun dan 3 tahun 5 bulan penjara. Saat ini, kedua tersangka dan timnya sedang mengajukan pledoi.


#Kisah Paralegal

Saya sangat apresiasi proses hukum dari kepolisian yang sudah melakukan asesmen terhadap tersangka HR, meskipun tidak semua tersangka yang tertangkap tangan dapat diasesmen dengan berbagai alasan. Padahal, hasil rekomendasi asesmen bisa digunakan oleh pengacara untuk melakukan pembelaan terhadap terdakwa saat persidangan,” ujar Rudi Taryadi, Koordinator PILOT Lombok.

Rudi berharap agar Hakim dapat menjatuhkan vonis rehabilitasi untuk HR dengan adanya hasil asesmen sebagai rekomendasi dari BNNP NTB. Sejak adanya Peraturan Bersama (Perber) terkait penanganan penyalah guna Napza yang tertangkap tangan oleh kepolisian, tidak ada satu kasus pun di mana Hakim menjatuhkan vonis rehabilitasi murni ke terdakwa meskipun yang bersangkutan hanya pemakai dan berat bersih barang bukti di bawah SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung). Rudi beranggapan untuk wilayah Lombok Timur, kebijakan Narkotika yang dibuat pemerintah tidak berjalan secara sesuai dengan yang disepakati 7 institusi lembaga Negara.