What is Happening

26 Feb 2018

#KisahParalegal: Kekerasan Terhadap Pengguna Narkotika

Pasal 127  UU Narkotika No.35 Tahun 2009

(1) Setiap Penyalah Guna: 

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.


Kisah tebang pilih dalam perlakuan hukum masih sering terjadi di Indonesia. Salah satu bentuk ketidakadilan ini dialami oleh HW, seorang anak muda dari Lampung.

HW, pria berusai 23 tahun asal Kota Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Tulang Bawang dengan barang bukti sebutir ekstasi/inex. Menurut pengakuannya, inex tersebut rencananya akan digunakan untuk menikmati musik organ tunggal di sebuah pesta hajat tetangga kampung. Dari resume riwayat klien, diketahui HW sudah mengenal psikotropika golongan satu ini sejak usia 21 tahun.

Informasi ini menimbulkan kecurigaan bagi pihak kepolisian. Tetapi, alih-alih mencari bandar dari barang tersebut polisi justru menangkap HW dengan alasan bahwa pencarian bandar sudah dilakukan tapi tidak ditemukan hasilnya. Dalam proses penangkapan pun HW justru mendapatkan kekerasan fisik dari aparat dengan inisial SY. Kekerasan yang berupa pukulan gagang senjata ini dilakukan ketika HW disuruh mencari barang bukti yang ia buang di rumput.

Persaudaraan Korban Napza (PKN) Lampung mengetahui tindak kekerasan ini berdasarkan keterangan dari HW dan bukti foto kepala. Padahal, tidak seharusnya aparat melakukan tindak kekerasan dalam penangan hukum. PKN Lampung melaporkan tindakan ini ke Propam Polda Lampung untuk ditangani. Sayangnya, keluarga HW tidak meneruskan laporan karena adanya permintaan maaf dari oknum aparat tersebut.

Walaupun begitu, perjuangan tim paralegal PKN Lampung belum selesai. Tim paralegal senantiasa mendampingi kasus ini untuk menuntut hak HW dalam mendapatkan rehabilitasi. Pihak keluarga juga mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pihak kepolisian. Mereka mengira karena kasus kekerasan yang dialami HW akan menjadi pertimbangan permohonan tersebut. Sayangnya, hasil persidangan memutuskan bahwa HW divonis satu tahun tiga bulan dengan jerat UU Narkotika no.35 tahun 2009 pasal 127.