What is Happening

04 Mar 2018

Memperjuangkan Hak Perempuan Pengguna Napza dalam CEDAW

Kuala Lumpur, 2 Maret 2018 – Meskipun sejumlah negara sudah meratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau yang dikenal dengan CEDAW, sampai saat ini hak perempuan pengguna Napza belum juga disertakan dalam praktiknya. Dewasa ini, situasi tersebut tengah menjadi perhatian global yang mendorong upaya berbagai pihak untuk melakukan advokasi agar hak perempuan pengguna Napza dapat terangkum dalam CEDAW.

Salah satunya adalah International Women’s Right Action Watch (IWRAW) Asia Pacific, sebuah organisasi yang bekerja sama dengan 140 negara di dunia selama 22 tahun terakhir dalam upaya merealisasikan kesetaraan hak-hak perempuan ditingkat Internasional. Untuk kedua kalinya IWRAW melibatkan perwakilan perempuan pengguna Napza dalam pertemuan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).

Pertama kali pada bulan April tahun 2017, di mana perwakilan perempuan PKNI dilibatkan untuk mengenal lebih dekat mengenai CEDAW di Lithuania. Kali ini, pelibatan perwakilan perempuan PKNI dalam lokakarya penulisan untuk pengembangan panduan laporan Non-Governmental Organization (NGO) atas hak-hak perempuan pengguna Napza. Lokakarya diadakan selama dua hari penuh dengan tiga tujuan utama, yaitu:

  1. meninjau kembali konteks kunci di mana perempuan pengguna Napza mengalami pelanggaran hak-haknya,
  2. mengidentifikasi pelanggaran hak yang dihadapi oleh perempuan pengguna napza dalam konteks di luar hak kesehatan,
  3. membingkai ulang analisis berdasarkan kerangka kerja dari CEDAW dari substansi persamaan dan non-diskriminasi terhadap pengembangan pedoman pelaporan NGO.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan perempuan dari organisasi hak asasi manusia beberapa negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, India, Estonia, Georgia, Ukraina, dan Sweden. Pembukaan lokakarya pada hari pertama disampaikan oleh Umyra Ahmad dan Ishita Dutta. Keduanya merupakan programme officer dari IWRAW yang bertugas memfasilitasi kegiatan tersebut.

Umyra dan Ishita menekankan pentingnya kontribusi NGO dalam pelaporan pelanggaran hak perempuan pengguna Napza dalam CEDAW dan proses pengawasan terhadap implementasi pemenuhan hak oleh negara. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah untuk mendorong NGO membuat atau memperbanyak laporan terkait situasi perempuan pengguna Napza dalam kerangka hak asasi manusia.

Pembicara pertama, Ayesha Sen Chowdhury sebagai programme officer dari IWRAW menyoroti singkat tentang CEDAW sebagai instrumen hukum yang merupakan peluang untuk menjamin prinsip persamaan dan non-diskriminasi dalam perlindungan serta memajukan hak-hak perempuan pengguna Napza.  Ia juga memaparkan kekurangan CEDAW yang salah satunya yaitu prinsip antara hak perempuan dan laki-laki masih berdasarkan kesamaan  belum menyertakan prinsip kesetaraan.CEDAW juga belum secara spesifik mengatur mengenai hak-hak perempuan pengguna Napza, sehingga acara ini dapat digunakan sebagai kesempatan yang baik untuk mengadvokasikan hak-hak tersebut.

Selanjutnya, materi tentang konteks kunci pelanggaran hak terhadap perempuan pengguna Napza dibawakan oleh Tripti Tandon, salah satu pengacara yang bergerak dalam isu Harm Reduction dari organisasi hak asasi manusia di India, Lawyer Collective. Tripti menekankan pentingnya menyadari berbagai bentuk diskriminasi atau pelanggaran hak terhadap perempuan pengguna Napza dan atau juga ODHA. Mereka menghadapi diskriminasi yang berlapis dalam praktik sosial dan budaya, terutama di tengah masyarakat dengan tekanan keagamaan. Di samping itu, ia juga memaparkan sejumlah budaya hukum yang menekankan pada prinsip penghukuman untuk mengendalikan Napza dan menyoroti dampak penghukuman mati yang melawan hak asasi manusia dalam kasus Napza.

Materi selanjutnya dibawakan oleh Ishita Dutta yang mengangkat pengalaman kelompok pekerja seks dan Lesbian, Bisexual, and Transgender (LBT) dalam mengadvokasi hak-hak perempuan marjinal. Ishita menjabarkan laporan pelanggaran hak yang konsisten dan pembelajaran dari strategi advokasi yang dapat digunakan oleh komunitas perempuan pengguna Napza dalam upaya advokasi terhadap hak-haknya sebagai kelompok yang juga tersembunyi. Ia berharap hak-hak perempuan pengguna Napza dapat dimasukkan dalam instrumen CEDAW dapat tercapai.

Ayesha kembali memfasilitasi materi terakhir pada hari pertama dengan mengajak peserta lokakarya menuliskan sejumlah bentuk pelanggaran hak terhadap perempuan pengguna Napza untuk kemudian disesuaikan dalam artikel 1 sampai dengan artikel 16 yang diatur dalam CEDAW.

Salah satunya adalah pelecehan atau kekerasan yang dialami oleh perempuan pengguna napza dari oknum aparat penegak hukum dan pasangannya yang sesuaikan dalam artikel 2 ayat d yang berbunyi “To refrain from engaging in any act or practice of discrimination against women and to ensure that public authorities and institutions shall act in conformity with this obligation” dan juga artikel 2 ayat e yang berbunyi “To take all the appropriate measure to eliminate discrimination against women by any person, organization or enterprise”.