What is Happening

04 Jun 2018

Tarik Tindak-tindak Pidana Khusus dari RKUHP!

Pada 30 Mei 2018, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo, memberikan dukungannya untuk menyelesaikan dan mengesahkan RKUHP pada bulan Agustus 2018. Percepatan pembahasan RKUHP ini memunculkan pertanyaan kritis dari publik, mengingat masih banyaknya permasalahan dalam perumusan pasal-pasal di dalam RKUHP.

Dari 22 tindak pidana khusus yang pengaturannya diatur di luar KUHP, 14 jenis tindak pidana khusus masuk ke dalam rumusan delik RKUHP per 8 Maret 2018. Keempatbelas delik khusus tersebut adalah narkotika, kejahatan siber, pencucian uang, korupsi, pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, perdagangan orang, kekayaan intelektual, pemilu, terorisme, KDRT, pelayaran, anak, dan konsumen.

Secara umum, ada 4 (empat) catatan kritis terkait delik-delik khusus yang dimasukkan ke dalam RKUHP. Pertama, diskresi aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal pidana akan semakin besar, apalagi ada penyesuaian sanksi pidana pada masing-masing tindak pidana utama (core crimes) yang diatur dalam RKUHP, dengan UU asal. Kedua, ada inkonsistensi dari pembuat UU dalam menentukan jenis pidana khusus apa yang dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam RKUHP. Hal ini terbukti dari 14 jenis tindak pidana khusus yang dimasukkan, dari 22 jenis tindak pidana khusus yang pengaturannya berada di luar KUHP yang berlaku sekarang.

Ketiga, rumusan ketentuan pidana di dalam RKUHP, khususnya tindak pidana khusus, belum memperhatikan elemen gender. Di dalam sistem hukum yang corak patriarkismenya masih dominan seperti Indonesia, penting memiliki RKUHP yang mengandung unsur pengakuan gender (gender recognition) yang kuat. Hal ini berarti bahwa hukum Indonesia akan bisa mengakui, melihat dan memahami bahwa keterlibatan perempuan di dalam sebuah tindak pidana khusus mengandung karakteristik yang khusus terjadi karena peran gendernya.

Keempat, fakta bahwa masih terdapat penolakan dari berbagai lembaga negara seperti Komnas HAM, KPK, dan BNN terkait penempatan tindak pidana khusus di dalam RKUHP menunjukkan bahwa pembahasan RKUHP tidak perlu dikebut. Di samping itu, penolakan tersebut juga hendaknya dibaca sebagai penyangkalan atas pernyataan DPR dan Pemerintah bahwa RKUHP hampir rampung.

Pada pernyataan media ini, Aliansi menganalisis paling tidak 4 (empat) tindak pidana khusus yang akan terganggu dan bahkan mandul penerapannya, manakala tindak-tindak pidana khusus tersebut dimasukkan ke dalam RKUHP. Kelima jenis tindak pidana khusus tersebut adalah, narkotika dan psikotropika, lingkungan hidup, korupsi, dan pelanggaran HAM berat.

 

1.  Narkotika dan Psikotropika

Narkotika dan psikotropika adalah masalah yang dinamis

1. Masalah narkotika adalah masalah yang sangat dinamis, hal ini terlihat dari perkembangan secara internasional yang selalu berubah, sedangkan RKUHP (nantinya KUHP) bersifat lebih kaku dengan pendekatan pidananya.

Perbedaan pendekatan antara UU Narkotika – RKUHP

Pendekatan penyelesaian masalah narkotika dengan UU 35/2009 didasarkan salah satunya dengan pendekatan kesehatan masyarkat, RKUHP mengedepankan pendekatan punitif khususnya bagi pengguna narkotika.Pendekatan penghukuman (punitive approach) terhadap pengguna narkotika telah terbukti gagal menangani permasalahan narkotika.

Selain itu, ketentuan rehabilitasi dalam RKUHP ditempatkan pada skema penghukuman, hal ini bertentangan dengan UU 35/2009 yang menempatkan rehabilitasi tidak semata-mata penghukuman namun juga tanggungjawab negara dan hak dari pengguna.

Tidak ada perbaikan pasal-pasal yang dimasukkan ke dalam RKUHP

RKUHP masih memuat ketentuan pasal karet yang diadopsi langsung dari UU 35/2009, tidak ada perbaikan yang lebih memadai.Padahal jika menelisik UU 35/2009 masih banyak terdapat ketimpangan didalamnya, sehingga saat ini juga sedang dirumuskan RUU Narkotika tersebut.

Pengaturan narkotika dalam RKUHP tidak sensitif terhadap pendekatan tertentu

Pengaturan narkotika dalam RKUHP selain akan kembali memfokuskan pada pendekatan pemidanaan, juga akan menghilangkan banyak pendekatan yang perlu “ditempelkan” dengan pengaturan pidana. Misalnya memastikan anak dan perempuan korban dari peredaran gelap narkotika tidak dapat secara serta merta dipidana tanpa melihat faktor-faktor lain lebih dekat.

Penggolongan narkotika yang dipisahkan dari UU Narkotika akan menimbulkan kebingungan

Tindak pidana narkotika bersifat administratif dimana banyak ketentuan seperti penggolongan narkotika yang bergantung pada pengaturan di UU atau aturan lain, sehingga pengaturannya sulit untuk dipisahkan atau akan menimbulkan kebingungan. Kondisi ini juga bertentangan dengan tujuan dari modern codification yakni untuk mendesain dan memsimplifikasi peraturan perundangan dengan maksud memudahkan praktisi hukum.

Pengubahan bentuk perundangan yang bersifat menghukum kontra produktif dengan Stranas tentang Penanggulangan HIV dan AIDS

Dalam Strategi dan Rencana Aksi Nasional 2015-2019 Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia, ditetapkan Target Tujuan 5 mengenai Penciptaan Lingkungan yang Mendukung. Berdasarkan target tujuan ini, pemerintah bersama dengan masyarakat sipil harus berperan secara signifikan dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS. Mengubah aturan perundangan yang bersifat menghukum akan kontraproduktif dan menghambat akses dan menimbulkan permasalahan hak asasi manusia serta ketidaksetaraan gender, stigma, dan diskriminasi pada populasi kunci dalam penanggulangan AIDS. Pengguna narkotika adalah salah satu populasi kunci yang harus didudukung dan diperhatikan.

2. Pengaturan pasal-pasal narkotika dalam RKUHP beresiko besar menghambat akses layanan kesehatan bagi pengguna narkotika

Muara dari pemenjaraan adalah penempatan pengguna narkotika di Rutan dan Lapas selama proses pemidanaan, ketentuan dalam RKUHP yang mengisyaratkan rehabilitasi dijatuhkan dalam bentuk hukuman (putusan pengadilan) mengakibatkan resiko besar bagi akses layanan kesehatan. Meningkatnya jumlah narapidana dan tahanan yang berdampak pada menurunnya kualitas hidup penghuni lapas dan rutan serta diperburuk ketidakmampuan Lapas dan Rutan untuk menyediakan akses kesehatan akan menjadi masalah yang semakin besar.

Pendekatan pidana yang sangat kental dalam RKUHP akan mengganggu pekerjaan yang sudah dilakukan oleh lembaga dan kementerian terkait serta masyarakat sipil, utamanya ke persoalan penanganan pengguna narkotika.

Berdasarkan catatan-catatan di atas, kami merekomendasikan agar:

  1. Pemerintah dan DPR menarik pembahasan RKUHP untuk dikaji ulang;
  2. Tindak pidana narkotika dan psikotropika dicabut dari RKUHP;
  3. Lebih memfokuskan pada perubahan UU sektoral (UU Narkotika, Korupsi, Lingkungan Hidup, dll) sebab banyak perubahan ketentuan yang harus dilakukan dari pada sekedar menduplikasi tindak pidana dan merubah pendekatan penanggulangan masalah yang sudah lebih kontekstual pengaturannya pada UU sektoral.

---

Konferensi pers ini diadakan dari Aliansi Nasional Reformasi RKUHP yang dihadiri oleh ICJR, ICEL, ICW, PKNI, KontraS, LBH Masyarakat pada Minggu, 3 Juni 2018 di kantor ICW. Untuk melihat tuntutan lainnya atau tuntutan lengkap Aliansi Nasional Reformasi KUHP dapat dilihat di situs masing-masing lembaga.