What is Happening

06 Mar 2019

MENJADIKAN KASUS ANDI ARIEF SEBAGAI YURISPRUDENSI PENANGANAN KASUS PENGGUNA NARKOTIKA

Tahun 2019 adalah tahun yang penuh dengan kejutan bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia terhenyak oleh ulah para artis atau public figure atau orang terkenal atau apapun sebutannya bagi mereka yang bolak-balik masuk media massa. Misalnya, di tahun ini seorang Luna Maya yang notabene adalah seorang artis terkenal, harus menangis bombaykarena Reino Barack ternyata menikahi Syahrini bukan dirinya padahal Luna Maya sudah berpacaran dengan Reino Barack selama beberapa tahun.

Belum lagi akrobat para politisi di tahun pemilu ini. Tidak sedikit para politisi yang notabene adalah para artis atau pejabat atau orang-orang terkenal lainnya di Indonesia mulai cari perhatian masyarakat dengan segala cara agar dipilih atau agar makin terkenal dengan ikut-ikutan dalam sebuah kubu politik.

Entah ada hubungannya dengan pemilu atau tidak yang pasti Andi Arief, seorang Politisi dari Partai Demokrat ditangkap oleh Polisi terkait penyalahgunaan Narkotika. Menariknya dari kasus ini adalah soal penanganannya yang secara runtun dan terperinci dipaparkan langsung oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. "Penyidik memiliki kewenangan 3x24 jam, dia positif menggunakan methamphetamine sesuai labfor," kata Dedi di Mabes Polri, Selasa (5/3). (CNN Indonesia, 2019, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190305132557-12-374619/polisi-miliki-waktu-3x24-jam-tentukan-status-hukum-andi-arief, 05 Maret 2019).

Masih dikuti dari CNN Indonesia, Dedi menuturkan ada lima referensi hukum yang digunakan pihak kepolisian dalam kasus ini. Pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Kedua, PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor bagi Pecandu Narkotika. Ketiga, Peraturan Bersama Penanganan Pencandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi tahun 2014. Keempat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04/BUA.6/HS/SP/IV/2010 tanggal 7 April 2010 tentang penempatan penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan serta pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kelima, ada pula Peraturan Kabareskrim nomor 1 tahun 2016 tentang SOP pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

Bahkan, kata Dedi, kasus yang menjerat Andi Arief bisa saja tidak dilanjutkan. (Kumparan.com, 2019, https://kumparan.com/@kumparannews/polisi-andi-arief-bisa-direhab-bahkan-tak-dilanjutkan-kasusnya-1551767172017896693, 05 Maret 2019). Andi Arief hanya akan menjalani rehabilitasi dan dimintai keterangan soal asal narkoba yang didapatnya. “Untuk kelompok tersebut di dalam poin 3 dijelaskan untuk penanganan tersangka sebagai mana poin dua, huruf A dan B, tidak dilakukan proses penyidikan, namun dilakukan introgasi untuk mengetahui sumber narkotika,” imbuh Dedi. Meski terdapat aturan yang membuka peluang Andi Arief dapat direhabilitasi, Dedi mengatakan, harus ada persetujuan dari tim terpadu yang dipimpin BNN.

Sungguh berbahagia sekali Andi Arief karena Penyidik sudah memperbolehkannya pulang pada hari selasa 5 Maret 2019 setelah mendapatkan asesment oleh tim dokter Badan Narkotika Nasional. Singkatnya Andi Arief segera akan di rehabilitasi bukan akan dilakukan penuntutan hukuman penjara berbeda nasibnya dengan WP.

Pada hari Minggu tanggal 25 November tahun 2018, WP alias Eng Hok dan Rekannya ditangkap di sebuah SPBU di Kali Deres oleh polisi yang sudah menunggu mereka dari Polres Metro Tangerang. Ketika di tangkap tidak terdapat Barang Bukti pada tubuh WP hampir miriplah dengan kejadian pada Andi Arief. Andi Arief adalah manusia normal masih lancar berkomunikasi apalagi melalui twitter beda dengan WP adalah seorang penyandang disabilitas dengan keterbelakangan mental, namun penyidik mengabaikan hal tersebut.

Dalam perjalanan kasusnya WP di tahan di dalam sel dan sudah diperpanjang masa penahanannya beberapa kali, serta di jadikan tersangka atas dakwaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 112, 114 dan 132. Permohonan Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang kepada Tersangka Narkotika pun tidak digubris, beda jauh dengan Andi Arief yang sudah di asesmen oleh Badan Narkotika Nasional. Yang jelas Penyidik tidak memberikan WP haknya sebagai penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016 Bab III Pasal 5 ayat 1 (d) Keadilan dan Perlindungan Hukum, jo  Pasal 9 dan Pasal 21 tentang hak Habilitas dan Rehabilitas.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan tegas menyatakan dalam pasal 54 bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika WAJIB menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapun istilah korban penyalahgunaan narkotika didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika”. Dari definisi di atas dimanakah logika penyidik bahwa seseorang yang penyandang disabilitas menjadi pengedar narkotika.

Selain itu menurut perspektif viktimologi, penyalah guna narkotika tidak dapat dikategorisasikan sebagai pelaku kejahatan karena sifat dasar kejahatan haruslah menimbulkan korban, dan korban itu adalah orang lain (an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor). Pandangan inilah yang kemudian mengarahkan pada pemahaman bahwa pengguna narkotika merupakan salah satu bentuk dari kejahatan tanpa korban (crime without victim). Hal itu berarti apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan, sehingga tidak dapat dihukum (Simanungkalit, Parasian. “Model Pemidanaan yang Ideal bagi Korban Pengguna Narkoba di Indonesia”, Yustisia, Edisi 84 September-Desember 2012)

Sebelum menutup opini kami terhadap penanganan kasus narkotika terkait dengan pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, maka timbul beberapa pertanyaan.

  1. Apakah asas EQUALITY BEFORE THE LAW yaitu bahwa semua orang dipandang sama hak, harkat dan martabatnya di mata hukum berlaku di Indonesia.
  2. Apakah PRESUMTION OF INNOCENCE yaitu bahwa seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah apabila belum diputus pengadilan atau memiliki kekuatan hukum yang sah diberlakukan kepada semua manusia.
  3. Menjadi pertanyaan besar kenapa penyidik dari (dalam kasus atas nama Wendra yaitu Polres Metro Tangerang) berbeda cara penanganan dengan penyidik dari Mabes Polri, bukankah mereka masih satu institusi dengan garis komando yang jelas, lantas kenapa Peraturan Kabareskrim nomor 1 tahun 2016 tentang SOP pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi ?

Akhirnya dari kasus Andi Arief, kami mengapresiasi Penyidik khususnya dari Pihak Kepolisian bahwa sudah mempertontonkan cara penanganan yang baik dan benar terhadap Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Menurut hemat kami tindakan tersebut wajib ditauladani oleh para penyidik dalam semua kasus yang terkait dengan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika karena PENJARA BUKAN SOLUSI bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.