What is Happening

08 Jan 2018

Tembak di Tempat: Kebijakan Penanganan Narkotika yang Salah Arah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tembak di Tempat: Kebijakan Penanganan Narkotika yang Salah Arah

oleh Alfiana Qisthi, Totok Yuliyanto, dan Yohan Misero

 

  1. Latar Belakang

Sepanjang tahun 2017, sedikitnya terdapat 79 orang yang ditembak mati oleh penegak hukum karena alasan terlibat kasus narkotika.[1] Berdasarkan data Amnesty International[2], dari 1 Januari hingga pertengahan Agustus 2017[3], setidaknya ada 60 nyawa yang ditembak mati saat penindakan oleh penegak hukum, baik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) maupun Badan Narkotika Nasional (BNN). Pada Desember 2017, dengan bangganya Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Budi Waseso menyatakan telah menembak mati 79 orang.[4] Dalam pernyataanya Budi Waseso menyatakan “Sebenarnya amunisi kita cukup. Tapi mereka nasibnya baik. Saya sih berharap mereka melawan agar amunisi kita terpakai.”[5]

Peningkatan ini terjadi bukan tanpa alasan. Presiden Joko Widodo beberapa kali memang membuat pernyataan yang cenderung provokatif terkait hal ini. Pada 21 Juli lalu, tepatnya di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, saat Mukernas Partai Persatuan Pembangunan, Presiden Joko Widodo mengatakan "Sudah saya katakan, sudahlah tegasin saja. Terutama pengedar-pengedar narkoba asing yang masuk dan sedikit melawan. Sudah, langsung ditembak saja. Jangan diberi ampun."[6]

Ini bukan pertama kalinya Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan semacam ini. Sebelumnya pada 26 Juni 2016, pada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional, Presiden Joko Widodo pada sambutannya mengatakan “Saya ingin ingatkan kepada kita semuanya di kementerian, di lembaga, di aparat-aparat hukum kita… kejar mereka [pengedar narkotika], tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau Undang-Undang (UU) memperbolehkan dor mereka.”[7]

Pernyataan-pernyataan ini kemudian kembali digemakan oleh para subordinat Presiden, dalam hal ini para pimpinan penegak hukum baik Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, maupun Kepala BNN, Komjen Budi Waseso. Kedua orang tersebut secara terpisah mengomentari secara positif[8][9], kalau tidak ingin dikatakan memuji, operasi tok hang[10] di Filipina yang telah mengambil setidaknya 7.000 nyawa anak manusia.[11] Komentar positif tersebut adalah hal yang cukup mengkhawatirkan karena mencitrakan kebijakan yang tidak efektif dan sekaligus merupakan pelanggaran hak asasi manusia secara terang-terangan ini seakan sebuah hal yang patut ditiru dan dicontoh oleh Indonesia.

Pada 13 Juli lalu, misalnya, Polri berhasil menggagalkan penyelundupan shabu[12] seberat 1 ton. Pada peristiwa tersebut, Polri juga menembak mati seorang warga negara Taiwan yang dianggap menjadi pemimpin jaringan penyelundupan narkotika tersebut.[13] Terhadap kejadian semacam ini, Tito Karnavian kemudian berkata "Secara pragmatis, empiris di lapangan, kita melihat jujur saja, kita nembakin (penyelundup) narkotik, kabur semua mereka."[14]

Upaya tembak mati tanpa proses peradilan seperti ini bukan yang pertama terjadi di Indonesia. Sebelumnya di masa Orde Baru, Indonesia pernah melakukan operasi sejenis untuk menumpas kejahatan yang kerap dilakukan oleh preman. Operasi ini dikenal luas oleh media dan masyarakat sebagai ‘Petrus’, yang merupakan akronim dari penembakan misterius. Operasi ini sendiri memiliki nama resmi ‘Operasi Celurit’.[15]

Menembak seorang tersangka seharusnya tidak dapat dijadikan sebuah perintah. Ia seharusnya datang dari sebuah situasi yang memaksa seorang penegak hukum untuk melakukannya. Jika menembak saja diperlukan sekian prasyarat, maka seharusnya tembak mati bukanlah sesuatu yang patut dilakukan. Ia, nyata-nyata, adalah pelanggaran prosedur juga hak asasi manusia.

Maka kemudian, tulisan ini datang ke pangkuan pembaca sekalian untuk menantang dan mempertanyakan wacana dan kebijakan tembak mati di tempat oleh pemerintah Indonesia dalam kerangka perang terhadap narkotika. Bagaimanakah efektivitas tembak di tempat sebagai salah satu upaya represif negara dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika? Serta, bagaimanakah tembak di tempat dipandang dari sudut pandang hukum dan hak asasi manusia (HAM)? Semoga tulisan sederhana ini dapat menjadi awalan bagi kita semua untuk memahami lebih banyak dan berdiri lebih teguh menyerukan kebijakan narkotika yang humanis.

 

UNDUH POLICY PAPER:

Tembak di Tempat: Kebijakan Penanganan Narkotika yang Salah Arah.pdf

 

[1] Meski pada tataran ilmiah, istilah yang lebih tepat ialah napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya), khusus pada tulisan ini penulis memilih untuk memakai terminologi narkotika. Hal ini disebabkan karena regulasi yang menyebabkan kebijakan ini ialah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, terminologi narkotikalah yang akrab digunakan media dan masyarakat dalam diskursus tentang kebijakan tembak di tempat ini.

[2] Amnesty International, “Indonesia: At least 60 killed as police shootings of drug suspects skyrocket”, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/08/indonesia-at-least-60-killed-as-police-shootings-of-drug-suspects-skyrocket/

[3] Perlu diingat bahwa rentang waktu ini sudah lewat lebih dari beberapa bulan saat tulisan ini terbit. Angka yang terkompilasi sebelum ini memiliki potensi peningkatan pada saat tulisan ini hadir ke tangan pembaca.

[5] Tempo.co, Sepanjang 2017, BNN Tembak Mati 79 Bandar Narkoba”,

https://nasional.tempo.co/read/1045478/sepanjang-2017-bnn-tembak-mati-79-bandar-narkoba

[6] Kompas.com, “Jokowi: Saya Sudah Katakan, Tembak di Tempat Saja...”, http://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/17295801/jokowi--saya-sudah-katakan-tembak-di-tempat-saja-

[7] Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Sambutan Presiden Joko Widodo pada Puncak Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2016, 26 Juni 2016, di Pinangsia Taman Sari, Jakarta Barat”, http://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-puncak-peringatan-hari-anti-narkotika-internasional-hani-tahun-2016-26-juni-2016-di-lapangan-parkir-pinangsia-jakarta-barat/

[8] Kompas.com, “Buwas Ingin Kebijakan Presiden Filipina Berantas Narkoba Diterapkan di Indonesia”, http://nasional.kompas.com/read/2016/09/04/20093061/buwas.ingin.kebijakan.presiden.filipina.berantas.narkoba.diterapkan.di.indonesia

[9] The Jakarta Post, “Capital punishment an effective way to combat drug dealers: Tito”, http://www.thejakartapost.com/news/2017/07/20/capital-punishment-an-effective-way-to-combat-drug-dealers-tito.html

[10] Ini adalah kebijakan yang diambil oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang mengerahkan kesatuan kepolisian dan memperbolehkan kelompok bersenjata lain untuk menggrebek dan menembak mati pengedar narkotika yang melawan dan tak mau menyerah. Kebijakan ini dikritik keras komunitas internasional karena terenggutnya banyak nyawa dalam implementasinya, yang antara lain disebabkan oleh tidak adanya aspek pembuktian, salah tembak, kepentingan lain yang mendomplengi, dan lain sebagainya.

[11] Rappler, “IN NUMBERS: The Philippines' 'war on drugs'”, https://www.rappler.com/newsbreak/iq/145814-numbers-statistics-philippines-war-drugs

[12] Sabu merupakan nama jalanan dari metamfetamina/amfetamina yakni zat stimulan yang oleh lampiran UU Narkotika digolongkan menjadi golongan 1. Di beberapa negara lain, amfetamina juga digunakan sebagai obat – sebuah fungsi yang, sayangnya, tidak dimungkinkan oleh UU Narkotika bagi zat yang ditempatkan pada golongan 1. Adderall, salah satu jenis obat yang paling dik enal untuk hal ini, mengkombinasikan amfetamina dan dextroamfetamina untuk mengobati narkolepsi dan ADHD.

[13] Detiknews, “Polisi Tembak Mati WN Taiwan Bos Penyelundup 1 Ton Sabu”, https://news.detik.com/berita/d-3558187/polisi-tembak-mati-wn-taiwan-bos-penyelundup-1-ton-sabu

[14] Tempo.co, “Tito Karnavian: Jika Perlu Tembak di Tempat Penyelundup Narkoba”, https://nasional.tempo.co/read/news/2017/07/20/078892965/tito-karnavian-jika-perlu-tembak-di-tempat-penyelundup-narkoba

[15] Historia, “Petrus: Kisah Gelap Orba”, http://historia.id/modern/petrus-kisah-gelap-orba