What is Happening

07 Feb 2018

Laporan Penelitian Evaluatif Program Paralegal PKNI

LAPORAN PENELITIAN EVALUATIF PROGRAM PARALEGAL PKNI

(Studi Kasus Program Paralegal PKNI Jakarta Tahun 2017)

oleh:

Tim Penulis Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial UI


Permasalahan narkoba di Indonesia secara keseluruhan dapat dikatakan berada dalam kondisi yang meprihatinkan. Hal ini disebabkan terjadinya peningkatan pada kasus narkoba yang ada di Indonesia. Peningkatan itu terjadi baik pada konteks pengguna, variasi dan jumlah narkoba yang digunakan hingga konteks korbannya. Berdasarkan data yang dirilis dari Badan Narkotika Nasional (BNN) secara jelas memperlihatkan bahwa jumlah pengguna narkoba sebesar 1,5% dari populasi atau 3,2 juta orang dengan kisaran 2,9 sampai 3,6 juta orang (Puslitkes, 2005) terdiri atas 69% kelompok teratur pakai dan 31% kelompok pecandu dengan jumlah pengguna laki-laki 79% dan perempuan 21%. Dari kelompok teratur pakai tersebut yang termasuk dalam penyalahgunaa ganja sebesar 71%, shabu-shabu 50%, ekstasi 42% dan obat penenang 22%. Dari kelompok pecandu penyalahguna sebesar 75%, jumlah penyalahguna heroin/putaw sebesar 62%, shabu 57%, ekstasi 34%, dan obat penenang 25%.

Dalam upaya pencegahan masuknya narkoba, terdapat berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah. Dengan menggunakan UU Narkotika, pemerintah Indonesia melakukan pelarangan narkotika dengan dalih perlindungan terhadap generasi muda bangsa. Seperti yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang membuat program-program yang berfokus pada demand reduction dan supply reduction, artinya upaya-upaya yang dilakukan adalah mengurangi permintaan dan pasokan narkotika di Indonesia. Selain itu berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah seperti menetapkan peraturang perundang-undangan yang mengatur pidana bagi tersangka kasus narkoba. Namun yang menjadi permasalahan disini adalah penetapan hukuman atau pidana yang diberikan pada pengguna narkoba kadang menjadi bias dengan pengedar narkoba. Pengguna narkoba yang seyogyanya merupakan korban juga, terkadang mendapat perlakuan yang sama dengan pengedar narkoba yaitu hukuman pidana. Hal ini juga diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatakan bahwa pengguna narkoba seharusnya mendapatkan rehabilitasi bukannya pidana. Hal ini tentunya berkaitan dengan perampasan hak-hak yang harus di dapatkan oleh para pengguna narkoba. Selain itu samanya hukuman yang diberikan pada para korban menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perlunya ada pembedaan antara pengguna dan pengedar.

Dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak yang harus didapatkan oleh pengguna Napza, terkadang para pengguna masih tidak tahu mengenai apa yang seharusnya menjadi hak-hak mereka. Maka dari itu bentuk pendampingan hukum terhadap para pengguna Napza merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, Paralegal hadir sebagai bantuan bagi para Korban Napza untuk memenuhi hak 5 asasinya yang sulit didapatkan oleh mereka.

Unduh Laporan Penelitian Evaluatif Program Paralegal PKNI