What is Happening

14 Feb 2018

Perempuan Korban Napza Bersuara: Dehumanisasi dalam Lapas

Selasa, 12 Februari 2018 – Menghadirkan pengalaman perempuan pengguna Napza melalui bingkai korban kekerasan dalam isu narkotika dalam narasi bukan hal mudah untuk dilakukan dalam sebuah penelitian. Sebagai populasi tersembunyi mereka menghadapi stigma, diskriminasi, dan kriminalisasi baik dalam kehidupan sosial, kesehatan, budaya, dan hukum. Fakta dari pengalaman langsung perempuan pengguna Napza membuktikan tidak ada efek jera yang ditimbulkan dari hukuman pidana penjara, melainkan menimbulkan risiko kesehatan yang lebih buruk dari penggunaan Napza yang berlanjut.

Tiga perempuan perwakilan dari Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) berbagi fakta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) melalui data penelitian Perempuan Bersuara (September 2014 dan Juni 2015) dan pengalaman langsung dari balik jeruji. Tujuan mereka yaitu untuk memberikan masukan sebagai narasumber dalam diskusi tematik pada kegiatan Lokakarya Perempuan Terpidana Narkotika di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) di Jakarta Pusat.

Salah satu narasumber yaitu Siti, seorang ibu dari tiga anak yang juga pernah terlibat dalam penelitian Perempuan Bersuara. Dalam diskusi tersebut, ia menceritakan pengalamannya sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan salah satu kota di Jawa Barat. Ia menjalani proses penangkapan dan penahanan pada tahun 2005 oleh aparat penegak hukum. “Prosesnya tidak ada surat penangkapan, kejadiannya di hotel, saya sedang sakaw dan langsung dibawa ke parkiran dan ditarik ke dalam mobil sambil ditodongkan pistol,” ujarnya.

Selama dua hari ia tidak dimasukan dalam sel tahanan, melainkan di ruangan dalam kantor polisi. Pada hari ketiga dirinya dimasukkan ke sel. Saat di dalam sel, penyidik menanyakan kondisi kesehatannya. Diakui Siti meskipun ia telah menjelaskan kondisi sakaw yang dialaminya, namun tidak ada satupun petugas yang memberikan bahkan hanya sekedar obat penawar sakit. “Lalu saya diminta mengisi berkas acara pidana, dan karena kondisi sudah terlalu sakit, tidak bisa banyak berpikir saya hanya menandatangani,” katanya sambil menahan tangis.

Selanjutnya sampai dengan Siti menjalani vonis dalam Lapas selama 18 bulan setelah dikurangi masa tahanan dan potongan masa tahanan, keluarganya tetap menjadi korban pemerasan hingga mencapai sekitar puluhan sampai ratusan juta rupiah. Bentuk pemerasannya beragam, mulai dari rekayasa menghilangkan barang bukti dan proses pengurangan masa hukuman penjara dari vonis selama 4 tahun hingga membayar untuk mendapatkan posisi tidur yang ‘layak’ dalam lapas yaitu duduk bersandar pada dinding dengan kaki terjulur lurus atau berselonjor. Sampai dengan membeli pembalut dengan harga tiga kali lipat.

Siti memaparkan situasi dalam lapas di Jawa Barat tempat menghabiskan sisa masa hukuman saat itu dihuni hampir tiga kali lipat dari daya tampungnya. Dan untuk mendapatkan hak kunjungan keluarga yang layak dalam sebuah ruangan dalam lapas, ayahnya harus membayar sekian juta rupiah. Sebab over kapasitas penghuni lapas menyebabkan antrian kunjungan keluarga. “Bayangkan yang harusnya dihuni 47 orang tapi diisi hampir 150 orang harus berebut nafas,” ia mengungkapkan.

Dari pemaparan Siti jelas tergambar dehumanisasi yang terjadi dalam hukuman pemenjaraan yang masih berlangsung dewasa ini dan efek pemenjaraan tidak menimbulkan jera bagi pengguna napza melainkan mengabaikan hak kesehatannya sebagai manusia. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi dari penelitian Perempuan Bersuara bagi pembuat kebijakan yaitu agar menyusun pedoman standar minimum untuk perawatan ketergantungan Napza dan rehabilitasi dengan keterlibatan bermakna dari perempuan yang menggunakan dan menyuntikan Napza.


Perempuan Bersuara, studi kuantitatif “Memahami Perempuan Pengguna Jarum Suntik”, 2016. Penelitian ini merupakan hasil kolaborasi komunitas-akademisi, yaitu PKNI dan University of Oxford. Dengan dukungan lembaga maupun jaringan masyarakat sipil dalam isu napza. Penelitian ini didanai oleh Australian Injecting and Illicit Drug Users League (AIVL), Asian Network of People Living with HIV (APN+), Canadian Institutes of Health Research (CIHR), the Pierre Elliott Trudeau Foundation (PETF), dan UNAIDS Indonesia. Pencetakan laporan ini secara finansial didukung oleh International Network of People Who Use Drugs (INPUD)