What is Happening

28 Mar 2018

Konferensi Pers Aliansi Masyarakat Sipil: Tarik RKUHP!

Jakarta, 28 Maret 2018 – PKNI (Persaudaraan Korban Napza Indonesia), ICW (Indonesian Corruption Watch), LBHM (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat), Solidaritas Perempuan, serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sebagai bagian Aliansi Masyarakat Sipil mengadakan konferensi pers di YLBHI menuntut DPR untuk menarik RKUHP dengan alasan masih banyaknya pasal-pasal bermasalah.

Pembuatan RKUHP ini menuai kontroversi dari berbagai kalangan masyarakat sipil karena dinilai terburu-buru dan tidak melibatkan banyak pihak seperti masyarakat, akademisi, juga lembaga/kementerian terkait. “Pembahasan RKUHP terkesan terburu-buru. Alasan dari hal ini dapat karena Pilkada dan Pemilu yang sebentar lagi diadakan,” ujar Lola dari ICW. Para pejabat pemerintah dinilai berlomba-lomba mempercepat pengesahan RKUHP demi kepentingannya masing-masing. Pembuatan RKUHP dianggap hanya untuk mendongkrak suara sehinga banyak isu-isu tidak relevan di dalamnya, termasuk masuknya tindak pidana-tindak pidana khusus didalamnya.

Salah satu tindak pidana khusus masuk di dalam RKUHP adalah tindak pidana narkotika. Alfiana Qisthi, Pelaksana Advokasi Hukum PKNI berpendapat bahwa RKUHP adalah suatu kemunduran dalam hukum pidana, khususnya penanganan perkara narkotika. Salah satu masalah dalam RKUHP adalah tidak adanya pelibatan masyarakat dan lembaga terkait dalam perumusan pasal. BNN sebagai lembaga yang mempunyai peran yang sangat penting dalam penanganan permasalahan narkotika bahkan tidak dilibatkan dalam perumusan RKUHP. Berdasarkan hasil diskusi dengan Kabag Human BNN, BNN telah berulangkali menyurati parlemen untuk menyatakan penolakan keras atas RKUHP, meski tidak mendapat respon yang signifikan dari parlemen. Tidak hanya BNN, seharusnya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial juga dilibatkan dalam penyusunan RKUHP, karena kedua lembaga ini juga mempunyai peran penting dalam pembuatan kebijakan narkotika yang berperspektif kesehatan.

PKNI menilai RKUHP hanya hasil copy-paste dari pasal-pasal pemidanaan dalam UU Narkotika tanpa adanya perubahan yang berarti. UU Narkotika saat ini sedang di tahap revisi oleh Pemerintah, dimana BNN sebagai pemrakarsanya. Masyarakat sipil dan akademisi telah menjalani proses yang panjang dalam penyusunan Revisi UU Narkotika ini terutama revisi terkait pasal-pasal pemidanaan yang menjadi “pasal karet”, rehabilitasi paksa, juga hukuman mati dalam UU Narkotika.

Afif dari LBHM juga mengamini pernyataan tersebut. RKUHP akan menyebabkan dualisme hukum. Misalnya tentang rehabilitasi nanti akan merujuk UU atau RKUHP itu sendiri.

RKUHP yang tidak berbeda jauh dengan Undang-undang sebelumnya juga merupakan kesalahan yang sama bagi pemerintah. Kebijakan seperti Perang terhadap Narkoba, hukuman mati, Tembak di Tempat, serta pemenjaraan justru menghasilkan dampak buruk tak hanya bagi pengguna narkotika, tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Oleh karena itu, jika pemerintah belum menggunakan pendekatan yang lebih humanis dalam membuat peraturan dan kebijakan, penanganan permasalahan narkotika di Indonesia akan jalan di tempat atau bahkan bergerak mundur dengan adanya RKUHP ini.


#TarikRKUHPNgawur

#PenjaraBukanSolusi