What is Happening

09 Jun 2017

ANDIKA : STIGMA BAGI PENGGUNA NAPZA, AKIBAT KURANGNYA SOSIALISASI KEBIJAKAN!

JAKARTA, 5 Juni 2017 – Andika Prayudi Wibaskara (34), seorang aktivis kesehatan dan pekerja sosial dari organisasi Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI), pria berperawakan kurus, tinggi dan hitam manis yang akrab disapa Dika ini, mengaku terkejut dan sangat menyesali kejadian yang tidak menyenangkan saat akan berperjalanan pulang dari Medan ke Jakarta. Dika diturunkan dari pesawat maskapai penerbangan lokal karena dinilai tidak layak ikut terbang. Ia menjelaskan bahwa kedatangan dirinya ke kota Medan sebagai salah satu panitia dari kegiatan diskusi publik pengobatan Hepatitis C yang diadakan oleh PKNI.

“Saya selaku panitia dalam acara itu dan saya melakukan pembukaan diskusi publik pada hari Senin 29 Mei setelah waktu makan siang di Hotel Grand Kanaya, Medan,” ia menuturkan.

Tujuan diskusi publik itu dijelaskan Dika untuk membahas metode baru pengobatan Hepatitis C. Yaitu dengan menggunakan metode pengobatan Direct Acting Antiviral (DAA) yang terbukti lebih efektif dan efisien bagi penerima manfaat. Program Hepatitis C ini baru diinisiasi tahun ini di Indonesia. Meski dinilai terlambat, harapannya program ini mampu peningkatkan kualitas hidup dan bisa menurunkan kematian dini akibat virus Hepatitis C pada masyarakat Indonesia.

Namun perlu persiapan untuk melaksanakan program pengobatan baru ini dari pihak pemerintah terkait pengadaan alatnya. Rencananya pengobatan tersebut akan diterapkan di 3 (tiga) rumah sakit Kota Medan, yaitu, RS Adam Malik, RS Pirngadi, dan RS Bhayangkara.

Dika melanjutkan, sebanyak 25 (dua puluh lima) peserta undangan dari komunitas pengguna napza seperti yayasan PEKA Medan dan Medan Plus serta sejumlah pasien individu dari PTRM RS Adam Malik cukup responsif selama diskusi berjalan. Begitu pun peserta undangan dari lima perwakilan layanan kesehatan pemerintah terkait napza, seperti petugas methadone, petugas harm reduction, dan petugas VCT-HIV.

Selain Dika, ada dua orang yang ikut bersamanya dalam kegiatan diskusi publik tersebut selaku panitia dan fasilitator. Salah satunya yaitu Edo Agustian Nasution (40) selaku Koordinator Nasional PKNI dan Caroline Thomas (36), salah satu manajer program advokasi kesehatan di PKNI.

Nama Edo juga ikut dicemarkan dalam pemberitaan sejumlah media massa, akibat mendampingi Dika sebagai penumpang yang diturunkan di bandara. Mereka berdua dicurigai, dituduh dan diperlakukan sebagai penumpang yang menggunakan napza dalam pesawat dan kondisi “sakaw”. Padahal menurut Dika, Edo hanya ingin mendampingi anak buahnya yang sedang terpengaruh obat penenang dan diturunkan seorang diri.

JIKA ADA PERATURAN YANG SAYA LANGGAR, MAKA SAYA MENGAKUI KESALAHAN SAYA DI PESAWAT

Menurut pandangan Dika sebagai seorang pekerja kemanusiaan dalam bidang kesehatan, seharusnya petugas bandara dan maskapai lokal ini tidak memperlakukan penumpang seperti terdakwa. Hal ini diungkapkan Dika terkait dengan pemahaman dan sosialisasi dari banyak pihak, terutama pemerintah, terhadap pengguna napza. Pasalnya selama ini pengguna napza kerap di stigma buruk oleh masyarakat.

“Meskipun saya akui saya salah menggunakan obat penenang saya (obat anti depresan; diazepam) di dalam pesawat jika memang ada peraturannya. Tetapi seharusnya pihak maskapai dan bandara tidak perlu mengambil sikap seperti itu seandainya sosialisasi terkait bahwa pengguna napza itu bukan kriminal sudah terlaksana secara maksimal,” ia menegaskan.

Dika yang pernah menggeluti olah raga skateboard saat remaja ini, mengakui dirinya kerap kali merasa takut setiap kali akan terbang menggunakan pesawat. Maka sejak beberapa tahun lalu, ia mulai mengkonsumsi obat penenang saat akan terbang. Tak hanya itu, dirinya selalu menyempatkan untuk pamit dengan ibu kandung tercintanya sebelum berangkat. “Saya minta didoakan agar penerbangan berjalan lancar dan selamat sampai tujuan,” ia menuturkan.

Pria yang pernah berkiprah sebagai gitaris dan basis dalam beberapa band rock and roll ini melanjutkan mengenai kejadian yang dialaminya sampai menuai pemberitaan buruk di media massa. Menurutnya, peristiwa ini baik untuk pembelajaran masyarakat, terutama komunitas pengguna napza dan masyarakat luas.

 

Sedangkan terhadap pihak maskapai dan bandara, Dika menyarankan agar mereka bisa mempelajari perlakuan atau treatment yang tepat terhadap pengguna napza seperti dirinya. “Sebaiknya petugas itu memprirotaskan pengguna napza jika dalam keadaan dalam pengaruh obat, untuk segera duduk, bukan menurunkan,” ia berujar.

KRITIK DIKA TERHADAP SOSIALISASI KEBIJAKAN NARKOTIKA

Dika yang sudah hampir 10 tahun terjun dalam dunia advokasi pengguna dan korban napza, kerap kali mengkritik pelaksana kebijakan, terutama Undang-Undang Narkotika dan aparat penegak hukum. Ia sangat menyoroti Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penggunaan napza. Tetapi ada hal lain yang lebih penting di balik HAM itu, “Dengan banyaknya informasi yang baik dan benar tentang napza, agar setiap orang sebagai individu bisa memutuskan menggunakan napza atau tidak,” ia mengatakan.

Ia melanjutkan situasi dewasa ini, dengan adanya situasi kebijakan darurat narkoba yang dibuat oleh Presiden Jokowi, justru menjadi pemicu yang meningkatkan stigma terhadap pengguna napza terutama dari masyarakat berbagai kalangan. “Karena di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sendiri, pengguna dan penggunaan napza sudah ditempatkan bukan sebagai kriminal, melainkan korban,” ia mengungkapkan.

Sebagaimana yang dia alami, sebagai pengguna napza sejak usia 13 tahun, Dika resmi tercatat sebagai pasien terapi rehabilitasi ketergantungan narkotika program methadone di PTRM Kemayoran sejak tahun 2003. Ia mengakui karena satu hal dirinya sempat berhenti dari program terapi tersebut, namun sejak April tahun 2017 ini, Dika kembali menjalani program terapi.

Ia mengutarakan seharusnya kondisi pengguna napza, khususnya yang sedang menjalani rehabilitasi, diperlakukan oleh seluruh kalangan masyarakat selayaknya pasien dengan kebutuhan kesehatan tertentu. Dan tidak lagi dianggap sebagai kriminal seperti sebagaimana stigma yang masih melekat pada diri Dika terutama dalam pemberitaan media massa.

Anak kedua (ke-2) dari empat (4) bersaudara yang lahir di Jakarta ini menyoroti kondisi pemahaman masyarakat yang dinilai kurang mengenai pengguna napza. Dan hal ini dinilai Dika akibat kurangnya peran pemerintah dalam menyebarluaskan informasi yang berguna mencegah penggunaan napza di tengah masyarakat.

Dika sendiri mengakui dirinya adalah korban akibat ketidak-tahuannya mengenai informasi narkotika sejak usia remaja. “Tidak pernah diberikan pendidikan terkait napza dengan baik dan benar di sekolah saya,” ia mengutarakan.

Terakhir, Dika mengungkapkan pentingnya akses dan informasi mengenai kesehatan bagi pengguna napza di negara ini. Sebab dari pengalamannya sendiri selaku pekerja kemanusiaan, masih banyak teman-teman pengguna napza yang tidak mendapatkan akses maupun informasi terkait pengobatan.

“Hal itu juga yang membuat Dika mau bergerak dengan PKNI, terutama untuk membantu teman-teman komunitas pengguna napza terkait kesehatannya. Sebuah keistimewaan untuk Dika setelah mengetahui akses layanan kesehatan seperti rehabilitasi dan pengobatan seperti Hepatitis C dan HIV terkait dengan penggunaan napza,” ia mengungkapkan.

Selain membantu akses dan layanan kesehatan bagi komunitas pengguna napza, Dika selama ini juga ikut memperjuangkan hak-hak pengguna napza bersama komunitas paralegal PKNI, terutama ketika menghadapi oknum aparat penegak hukum dalam proses penyidikan maupun peradilan.

“Meskipun kebijakan napza sudah mulai berpihak kepada komunitas pengguna sebagai korban, namun masih ada bias akibat kurang tegasnya pembedaan antara bandar dan pengguna dalam Undang-Undang Narkotika, yang kerap kali disalah gunakan oleh oknum penegak hukum dan berdampak pada tindak pemerasan pengguna napza,” ia menegaskan.