What is Happening

10 Apr 2017

OPTIMISME BNN: TIM ASSESMENT KUNCI SUKSES REHABILITASI

JAKARTA – Direktur Hukum BNN, Darmawel Aswar, SH, MH, menyampaikan bahwa saat ini salah satu yang tengah dikerjakan pihaknya adalah koordinasi bersama lembaga pemerintah terkait untuk mendorong pembentukan tim assessment terpadu yang akan memiliki kewenangan penuh dalam proses peradilan pidana dalam merujuk pengguna napza menjalankan rehabilitasi.

 

Kamis, 6 April 2017, Darmawel, selaku pembicara dalam diskusi publik yang diadakan oleh UNODC terkait permasalahan dalam implementasi Pasal 54 dan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menegaskan keoptimisan pemerintah akan mampu mencontoh keberhasilan Portugal mengurangi angka kasus pidana narkotika.

 

BNN mendorong agar proses perubahan perspektif penegakan hukum dapat melaksanakan paradigma kesehatan. “Orang – orang yang kedepannya sebagai tim assessment harus pilihan, bukan sembarang hakim dan sembarang jaksa bisa menangani kasus narkotika, kalau sekarang kan tidak begitu, maka terjadi banyak permasalahan, karena tidak menguasai masalah narkotika. Saya katakan, narkotika itu permasalahan yang spesifik lho!”  kata Darmawel yang siang itu mengenakan kemeja safari lengan pendek berwarna putih.

 

Inti dari pemaparan materi yang dibawakan oleh Darmawel di Hotel Morrissey, Menteng, yaitu, pihaknya berkomitmen tinggi dan semakin optimis dalam kemampuan menyamakan persepsi aparat penegak hukum dalam menangani masalah narkotika dengan upaya dekriminalisasi.

 

“Saat ini BNN juga sedang membantu menyiapkan standar untuk tempat rehabilitasi dari kalangan teman-teman swasta. Jadi jangan heran, jika tidak sesuai standar, maka nantinya akan jarang yang diarahkan hakim ke rehabilitasi swasta, pasti ke tempat rehab pemerintah,” ia menuturkan.

 

Pria yang sebelumnya berprofesi sebagai jaksa ini, mengajak peserta yang merupakan perwakilan dari komunitas masyarakat untuk meningkatkan kesadaran rehabilitasi secara sukarela. “Karena sesungguhnya kami juga tidak ingin melalui proses hukum untuk hal itu, tapi orang Indonesia masalahnya masih malu-malu, kalau misalkan dibilang anaknya pecandu, lalu soal biaya rehabilitasi yang mahal, sulit untuk dijangkau orang miskin,” ujar Darmawel.

 

Hadir 20 orang orang peserta undangan diskusi publik siang itu dari berbagai organisasi masyarakat.  Mereka datang dengan kepedulian terhadap polemik napza, diantaranya dari Rumah Cemara, PKNI, Stigma, PBHI, Yayasan Karisma, LBHM, LeIP (Lembaga Kajian untuk Independensi Peradilan, IKAI, MAPPI dan masih banyak lagi unsur masyarakat lainnya.

 

Direktur Hukum BNN ini juga menyoroti perbandingan situasi dan kondisi permasalahan lapas di dalam negeri sesuai yang dikatakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Akibat dari penerapan sanksi pidana yang fokus hanya pada pemenjaraan, over capacity tak dapat dihindari, bahkan semakin parah apalagi dengan tidak adanya efek jera.

 

“Karena lebih banyak Pasal 112 UU No. 35/2009 Tentang Narkotika, maka hampir 90% lapas, lebih banyak dihuni oleh napi narkotika, dan bahkan yang kita dapati itu 22 dari sekitar 60 lebih lapas yang ada, dikendalikan oleh Bandar narkoba,” katanya.

 

Dari fakta tersebut, ditambah dengan modus operandi yang semakin serius seperti memasukan barang bukti dalam ban mobil yang berjalan hingga dalam tiang beton sebuah bangunan, menurut Darmawel, menunjukan kemungkinan ketidak-seriusan aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran napza.

 

Ia melanjutkan pemaparannya dengan wajah penuh keprihatinan, mengenai komposisi jumlah perbandingan sipir dan napi. Dikatakan satu orang sipir bisa mengawasi rata- rata sebanyak 80 sampai 200 orang napi. Jika dibandingkan dengan Malaysia, dimana satu orang sipir hanya mengawasi tiga orang napi, dan di Thailand satu orang sipir hanya mengawasi enam napi.

 

“Bahkan di Jepang, penjara hampir tidak ada isinya, 1 sel hanya diisi dua napi saja, difasilitasi dengan TV, fitness, kolam renang, koran setiap pagi, bahkan boleh memilih mau makan apa, dibandingkan Indonesia beras saja kadang tidak ada, apa gak kurang enak penjara seperti itu? Tapi tidak ada yang berlomba-lomba lebih baik dipenjara daripada bekerja,” ia mengungkapkan.

 

Menanggapi Kritik dari Perwakilan Masyarakat

Sebagai solusi dari permasalahan gramatur yang banyak disampaikan oleh peserta diskusi publik dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya mengenai rehabilitasi medis dan sosial dalam Pasal 54, Darmawel mengungkapkan bahwa kelemahan gramatur akan dihapuskan dikotomi antara rehabilitasi medis dan sosial agar tidak lagi membingungkan aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya sebab diperlukan keduanya.

 

Ditengah pemaparan Darmawel, salah seorang peserta dari Ikatan Konselor Adiksi Indonesia (IKAI), Narendra menyampaikan, “Kami pesimis BNN bisa mengubah paradigma, apalagi sebagian besar anggotanya adalah polisi,” katanya.

 

Senada dengan Narendra, perwakilan dari PKNI, Andika Prayudi Wibaskara, menyampaikan “Sebenarnya BNN sudah memahami situasi dan fakta dilapangan mengenai permasalahan yang sering terjadi karena unsur ‘memiliki, menguasai, dan menyimpan’ terutama oleh aparat penegak hukum. Saya berharap BNN bisa lebih konkrit untuk perubahan paradigm ke depan,” katanya.

 

Darmawel menjawab dengan tetap optimis menanggapi kritik tersebut, “Sebanyak 95% anggota BNN adalah polisi, bagaimana bisa merubah paradigm 95 persen polisi? Saya melihat sendiri semua polisi yang masuk ranah BNN itu berubah pola pikirnya, meskipun masyarakat tetap melihat tindak-tanduknya tetap polisi. Tapi kalau kita ngomong dalam 2 tahun berubah, itu naïf, tidak bisa, Portugal saja butuh 15 tahun untuk menyamakan persepsi,” ia menuturkan.

 

Selanjutnya kritik dari Totok Yulianto, SH, Direktur PBHI, menyampaikan kekuatiran dari sejumlah lapisan masyarakat jika BNN absen dari intervensi dalam revisi kebijakan. “Terkait perkembangan RKUHP di DPR, Pasal 111 sampai dengan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 akan masuk di RKUHP, jika masih terhambat oleh unsur kriminalisasi dipidana sekaligus direhabilitasi dan akan dimasukan sebagai code crime sebagai pokok-pokok ke dalam RKUHP, maka kita harus menunggu 100 tahun sampai 200 tahun lagi untuk merevisi,” katanya.

 

Hal senada diungkapkan oleh Heru, perwakilan dari organisasi Stigma, “Ada ancaman di depan terkait RKUHP  yang memasukan UU Narkotika namun belum selesai dibahas, terutama Pasal 111 dan 112 akan menjadi ancaman ketika masuk dalam KUHP,” ia mengungkapkan.

 

Darmawel menanggapi dua kekuatiran tersebut dengan menjelaskan bahwa yang salah adalah penerapan pasal - pasal yang tidak membedakan antara pengguna dan Bandar. Ia juga menjelaskan bahwa dalam RKUHP pasal-pasal yang dimasukan akan memiliki tahapan yang berbeda terkait  penerapan sanksi. Sehingga menghindari kesalahan aparat penegak hukum dan peluang untuk bermain dengan sanksi denda dalam menentukan nasib orang yang ditangkap, apalagi untuk pengguna.

 

“Kalau aparat penegak hukum kemudian melakukan kesalahan, silahkan para akademisi memberikan masukan. Dan tidak perlu kuatir, karena masih bisa juga menghilangkan pasal yang misalnya tidak dapat diukur dengan judicial review,” kata Darmawel. (FIONA PUTRI HASYIM).